Semarang, Gatra.com - Selama lima tahun Pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, jumlah Dana Desa (DD) total mencapai Rp692.344.120.00.

Keseluruhan Dana itu terbagi dalam kurun waktu 2015-2019 dengan pemberian Dana Desa bervariasi.

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang mencatat, untuk tahun pertama di tahun 2015, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah Rp57.840.951.000 . Kemudian pada tahun 2016, Dana Desa mengalami kenaikan hampir 100% hingga pemerintah kabupaten mendapatkan kucuran sebesar Rp129.797.974.000.

Kenaikan Dana Desa terus meningkat, di tahun 2017, pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan Dana Desa mencapai Rp165.688.573.000.

Kemudian di tahun 2018 Jumlah Dana Desa yang dikucurkan di angka Rp157.084.768.000. Kemudian ditahun ini tahun 2019 menyentuh angka Rp181.931.854.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Heru Purwantoro mengatakan, untuk pemberian Dana Desa di Kabupaten tidak hanya bersumber dari APBN saja, namun juga berasal dari dana pendamping seperti dari APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) dan BPRDH

Menurut Heru, dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah kabupaten Semarang menerapkan aturan bahwa Ada dana pendamping alokasi dana desa untuk siltap (penghasilan tetap) seperti untuk kepala desa, perangkat desa, tunjangan desa, 30% untuk pemerintahan

"Total tahun ini Kabupaten Semarang menerima dana Rp304 miliar, baik dari dana desa, dana alokasi desa dari APBD ataupun bagi hasil pajak retribusi" kata Heru kepada Gatra.com.

Heru mengatakan, selama ini realisasi dana desa sudah terserap semua yang terbagi untuk 208 desa se-Kabupaten Semarang,

"Untuk satu desa rata-rata menerima bantuan Rp930 juta per desa, dengan desa Batur Kecamatan Getasan yang paling tinggi itu menerima sebanyak lebih Rp2 miliar, " kata Heru

Heru mengatakan, untuk serapan anggaran, Dana Desa itu kebanyakan untuk infrastruktur terutama untuk jalan dan perbaikan sarana di lingkungan desa masing-masing.

Namun untuk tahun depan, pemerintah sudah meminta agar infrastruktur dikurangi karena akan lebih memfokuskan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian.