Cilacap, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mendorong agar pemerintah desa mengalokasikan dana desa (DD) yang dikelolanya untuk sektor produktif. Salah satunya sebagai pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Pemerintahan Masyarakat Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Cilacap, Ahmad Arifin SR mengatakan, sementara ini dari 269 desa, 149 desa di antaranya sudah memiliki BUMDES. Akan tetapi, sebagian besar belum aktif. Namun, ia melihat ada tren positif meningkatnya inisiatif desa untuk mendirikan BUMDES yang kini sedang mendapat tempat di pemerintah desa.

“Kita mendorong agar desa ini lebih produktif. Sudah mulai kelihatan ada yang sudah berkembang,” katanya, Senin malam (18/11).

Beberapa desa yang BUMDesnya sudah berkembang itu di antaranya Hanum Kecamatan Dayeuhluhur, Bojongrongga Kecamatan Kedungreja, Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan, dan lain sebagaianya.

“Ada yang wisata ada yang perekonomian. Kalau yang Kesugihan Kidul itu mengelola pasar yang dimulai dari hari Sabtu, berlanjut Minggu. Jadi menciptakan keramaian untuk tempat berjualan masyarakat,” tuturnya.

Pemkab, kata Arifin, juga mendorong agar desa memiliki porsi lebih besar untuk pemberdayaan misalnya dalam program kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Desa didorong untuk mengalokasikan dana desa-nya untuk penanganan stunting, pencegahan, lansia, dan sebagainya.

“Bisa digunakan untuk bedah rumah, pengentasan kemiskinan, dan kesehatan. Itu harus dikeroyok bersama-sama dari pusat hingga desa,” tandasnya.

Ia mengatakan, pada 2019 ini, lebih dari Rp500 juta digelontorkan ke desa. Total Dana Desa Cilacap berjumlah lebih dari Rp287 miliar. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp149 miliar, ditambah dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dananya sudah sangat besar.

“PR kita memang, masih banyak desa yang perangkatnya banyak. Nah, ADD itu banyak terserap untuk honor perangkat yang setara dengan golongan IIA untuk PNS,” ucapnya.