Slawi, Gatra.com - DPRD Kabupaten Tegal menilai masih banyak pemerintah desa yang belum memanfaatkan Dana Desa untuk membuat inovasi. Hal ini menjadikan penggunaan Dana Desa belum terlalu berdampak bagi perekonomian masyarakat di desa. 

"Dana Desa ada yang sudah berdampak. Ada yang belum. Yang belum ini karena kurang melakukan inovasi, tidak ada terobosan dalam pemanfaatannya," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Khaeru Soleh kepada Gatra.com, Senin (18/11).

Menurut legislator PPP itu, program-program yang dijalankan pemerintah desa di Kabupaten Tegal dengan menggunakan Dana Desa sebagian besar masih monoton. Seharusnya pemerintah desa melakukan terobosan program yang bisa berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Salah satunya bisa untuk membuat atau mengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Saya lihat di Kabupaten Tegal, masih jarang desa yang punya BUMDes," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Tegal Prasetyawan mengatakan, pemkab sudah mendorong agar pemerintah desa menggunakan Dana Desa untuk peningkatan perokonomian masyarakat.

Namun karena fokus penggunaan Dana Desa dalam lima tahun terakhir masih untuk pembangunan infrastruktur, dampaknya ke perekonomian masyarakat belum signifikan.

"Makanya mulai 2020, fokusnya akan kita geser ke pemberdayaan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lain. Harapannya dampak ke perekonomian masyarakat bisa lebih terasa," katanya, Senin (18/11).

Prasetyawan mengungkapkan, mulai 2020 Kementerian Keuangan akan menambah anggaran Dana Desa untuk desa yang dinilai berhasil dalam penggunaan Dana Desa.

Hal ini diharapkan bisa memacu pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa sesuai aturan dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Desa-desa yang kinerjanya dalam pengelolaan Dana Desa baik, jumlah Dana Desa yang diterima akan ditambah 10 persen. Salah satu indikatornya penyerapannya," ujarnya.