_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pati, Gatra.com - Di tahun anggaran 2019 jumlah Dana Desa (DD) Kabupaten Pati mencapai Rp417 miliar, atau mengalami peningkatan hingga Rp51 miliar di tahun sebelumnya. Peruntukannya sendiri sudah diatur dari pemerintah pusat dan dicairkan pada tiga tahap.
Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati mencatat, hingga lima tahun ini total penerimaan Dana Desa sudah mencapai Rp1 triliun. Rinciannya Rp110.946.620.000 pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, DD mencapai Rp248.952.687.000.
Kenaikan Dana Desa terus meningkat, di tahun 2017 saja misalnya Dana Desa mencapai Rp317.453.410.000. Selanjutnya di angka Rp365.454.541.000 pada tahun 2018. Terakhir pada tahun 2019 menyentuh angka Rp417.038.558.000.
"Desa yang mendapatkan paling tinggi itu di Desa Prawoto kurang lebih Rp2 miliar, ada juga desa terendah itu kisarannya Rp700 juta. Realisasinya lancar saja, mekanismenya ada proses-proses semua sesuai peruntukkannya," jelas Kepala Dispermades Pati, Sudiyono saat ditemui Gatra.com, Senin (18/11).
Dana Desa dicairkan melalui tiga tahapan, Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Juni, dengan persentase 20 persen. Tahap II berlangsung pada Maret dan paling lambat minggu keempat Juni, sebesar 40 persen. Sementara Tahap III paling cepat pada bulan Juli dengan persentase 40 persen.
"Tahun ini sudah masuk tahap tiga pencairan, ini yang terakhir kan ada tiga tahap pencairan. Hingga saat ini sudah 50 persen desa yang mengajukan pencairan," kata Sudiyono.
Ia menegaskan pengawasan Dana Desa sendiri dilakukan secara berjenjang. Pihaknya juga menggandeng Kejaksaan Negeri, Polres kaitannya pengamanan Dana Desa. Dispermades turut bekerjasama dengan Inspektorat Pati, BPKAD, DPUTR.
Kemudian, Bagian Tata Pemerintahan Setda Pati, Bagian Hukum Setda, Bagian ULP Setda dan Kantor BAPPEDA Pati, sebagai tim fasilitasi pengelolaan Dana Desa. Belum lagi pengawas dari tingkat kecamatan dan desa, termasuk dari elemen masyarakat.
"Tidak ada itu desa fiktif, jumlah desa sudah terekam secara berjenjang, kalau di Pati ada 401 desa ya itu. Ini alokasi dari pusat, kita hanya memasukkan kriteria luas wilayah, penduduknya kalau sudah kita kirim, baru ada pagu yang sudah ditentukan," ujarnya.
Sudiyono turut mengimbau kepada Pemdes yang desanya sudah memiliki infrastuktur baik, agar memanfaatkan DD untuk pemberdayaan sektor ekonomi, kesehatan dan peningkatan SDM. Misalnya saja seperti BUMDes Sehat di Desa Tlogorejo yang baru-baru ini diresmikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
"Sangat terasa dampak positifnya, sifatnya juga swakelola, adanya DD ini ekonomi meningkat pesat karena semua sarana dan prasarana terpenuhi sehingga berbanding lurus dengan sektor ekonomi di masyarakat," sebutnya.
