Lombok Barat, Gatra.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, HM Taufik menyebutkan, perencanaan pembangunan memiliki arti strategis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan accountable. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut melalui pembangunan data. 

“Maknanya, kita jangan pernah mengecilkan arti sebuah data. Hanya data yang berkualitas bisa memberikan dukungan positif terhadap peningkatan kepercayaan diri, mengurangi risiko, dan pengembangan strategi dalam mengambil keputusan. [Selain itu] memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat,” kata Sekda Lombok Barat HM Taufik di Lombok Barat (Lobar), Senin (18/11).

Pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) " Forum Data Solusi Membangun Kualitas Data Statistik Sektoral Menuju Satu Data Lombok Barat", Sekda Lobar menilai, FGD ini sebagai momen penting dalam membangun kualitas data sektoral yang dihasilkan produsen data yakni perangkat daerah. Data ini dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Ia menambahkan, di era otonomi daerah dan era digital ini, pemanfaatan data sektoral yang akurat dan kredibel tidak hanya terbatas pada penggunaan internal antarinstansi pemerintah. Secara eksternal, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

“Alasannya sederhana, dari data tersebut mampu diperoleh informasi yang jelas terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kebijakan dan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan kinerja pemerintah, potensi wilayah, serta peluang investasi dan usaha,” ujarnya.

Sekda berpendapat, saatnya pemerintah menyajikan kemudahan bagi user, khususnya pengguna data. Hal ini dalam mengakses data yang dibutuhkan atau kemudahan dalam memahami data yang disajikan. Tujuannya, masyarakat luas merasakan dampak positif dari apa yang telah dikerjakan pemerintah.

Sekda Lobar melanjutkan,hubungan kemitraan yang harmonis antara BPS selaku pembina data, perangkat daerah Lobar, dan para pemangku kepentingan lainnya tidak hanya terbatas pada koordinasi pembahahasan data. Namun, berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman berkaitan dengan tata kelola data dan pemahaman manfaat data dari aspek teknis dan nonteknis, sehingga membangun citra positif bagi kedua pihak. Dengan kata lain, kerja sama antarperangkat daerah diharapkan mampu membangun intellectual skills person yang ada di dalamnya.

“FGD merupakan langkah awal, untuk membangun kualitas data sektoral. Nantinya tidak hanya menjadi dasar rekomendasi perencanaan, khususnya mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Lobar ke depan. Namun juga sekaligus mampu mengidentifikasi secara komprehensif [mengenai] permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya,” katanya.

Dengan FGD ini, Sekda Lobar meminta kepada seluruh peserta untuk terus membangun kualitas data sektoral di masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar data sektoral lebih akurat, terbuka, dan interoperable atau mudah dibagikan antarpengguna data.

H Iswarta Mahmuludin S.Pd, M.Pd melaporkan, penyebarluasan atau desiminasi data yang merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data. Menurut Perpres ini yang dilakukan oleh wali data melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah melalui forum data.

“Tata kelola pemerintahan yang baikyang bersumber dari data menjadi sebuah keharusan. Kami memandang perlu untuk melakukan kegiatan berupa forum data sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan data guna mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujar Iswarta.