Pimpinan aksi, Unggul Tampubolon menyampaikan beberapa hal yang dituntut pihaknya kepada Kementerian ATR/BPN, yang paling utama ialah persoalan luas Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai sejumlah perusahaan yang dinilai bermasalah. Para petani melihat ada mafia tanah yang bermain dalam penerbitan luas HGU. Hal ini terlihat dari beberapa kasus misalnya penembokan sejumlah lahan yang diduga akan dijual ke pihak ketiga, yakni pengembang atau developer.

Alhasil, hal tersebut pada kepemilikan lahan dan kerja para petani di sana. Para petani merasa program land reform atau distribusi ulang lahan pertanian dari pemerintah menjadi tidak berjalan secara baik. Masalah yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah itu dilihatnya sebagai pembiaran karena ada mafia tanah yang tidak menginginkan konflik agraria itu diselesaikan.