Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan saat ini banyak pengantin baru bonek alias ‘bondo nekat’ atau hanya bermodal nekat saat menikah. Mereka berpeluang menjadi rumah tangga miskin baru yang membebani negara.
“Saat ini banyak sekali calon pengantin bonek. Mereka enggak ngitung sesudah menikah nanti dikasih makan apa keluarga itu dan akan tinggal di mana? Yang penting nekat dulu,” kata Muhadjir di Universitas Aisyiyah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (16/11).
Menurut Muhadjir, para pengantin baru itu juga tak punya gambaran dan rencana dalam membangun rumah tangga, Ia menyatakan keluarga baru ini berpeluang besar menjadi miskin. Jika tidak segera ditangani, mereka akan menjadi tambahan bagi 45 juta keluarga miskin.
Untuk itu, Muhadjir menyatakan, rencana pembekalan pra-nikah kepada calon pengantin menjadi penting. Pembekalan itu tidak hanya soal agama, tapi multi-aspek dalam berumah tangga.
“Kami akan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memberikan pembekalan nanti,” katanya.
Muhadjir menyatakan pembekalan dan sertifikasi pra-nikah ini bukan seperti sertifikasi produk, melainkan seperti peserta seminar yang memperoleh sertifikat di akhir acara.
Menurutnya, pembekalan ini sebagai tanggung jawab negara menyiapkan pasangan baru. Dengan program ini, pasangan suami istri bisa membangun rumah tangga yang sehat dan melahirkan generasi yang sehat pula.
Muhadjir telah meminta semua materi penataran optimal. “Saat ini leading sector (kementerian yang memimpin)-nya Kemenag. Tapi mereka terkendala biaya sehingga hanya menjangkau 7% dari total pasangan baru per tahun. Tahun depan, saat pelaksaan program ini, leading sector-nya program ini Kemenko PMK,” kata Muhajir.
Muhadjir berjanji akan menyempurnakan penataran ini. Kemenko PMK juga akan memastikan setiap pengantin baru memiliki sumber penghidupan. Jika tidak ada, mereka akan mendapat kesempatan mengakses kartu pra-kerja, pelatihan, dan akses ke pinjaman modal.