Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah tinggi. Hal tersebut dikatakannya berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh CITA bersama Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT), di bulan September lalu.

"Ada 1.142 koresponden yang terlibat dalam survei ini. 929 diantaranya itu Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, sisanya 213 dari WP Badan," kata dia dalam acara Rembug Pajak Nasional, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Juma tmalam (15/11).

Lebih lanjut Yustinus menjelaskan, dari 928 WP Orang Pribadi tersebut terdiri dari dua persen responden berumur di bawah usia 25 tahun, 25-34 tahun sebanyak 22 persen, 35-44 tahun sebanyak 29 persen, 45-54 tahun sebanyak 25 persen, 55-60 tahun sebanyak 12 persen, dan di atas 60 tahun sebanyak 10 persen.

Sedangkan dari 213 WP Badan terdiri dari 8 persen perusahaan beromset tahunan Rp4 miliar, 72 persen beromset Rp4,01 miliar sampai Rp50 miliar, dan beromset di atas Rp50 miliar sebanyak 20 persen.

Dari hasil survei tersebut, Yustinus menuturkan, 90 persen diantaranya, baik dari WP Orang Pribadi maupun WP Badan, menyadari bahwa membayar pajak adalah salah satu kewajiban moral mereka kepada negara. Tidak hanya itu, dengan membayar pajak, artinya mereka juga telah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

"Terkait dengan survei ini, yang pertama, responden sudah memiliki kesadaran cukup tinggi yaitu 90 persen mengatakan pajak itu kewajiban moral yang penting dalam berwarga negara, membantu pemerintah melakukan pembangunan. Itu luar biasa," jelas dia.

Namun begitu, di antara para responden yang setuju dengan fakta bahwa pajak penting, 50 persen diantaranya mengaku, pemerintah masih tidak transparan dalam melakukan pengelolaan pajak. Selain itu, mereka juga tidak tahu, pajak yang mereka bayarkan, dialokasikan untuk pembangunan dalam hal apa.

"Jadi masih ada kesenjangan antara kewajiban moral dengan transparansi, tentu ini bukan tugas Dirjen Pajak karena mereka ini mengumpulkan. Nah yang membelanjakan ini tantangan pemerintah pusat maupun daerah," katanya.

Sementara itu, sebanyak 50 persen dari responden WP Orang Pribadi, menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan ekosistem perpajakan sehingga lebih berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan.