_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pati, Gatra.com - Banyaknya pertambangan liar di Pegunungan Kendeng menjadi salah satu penyebab rusaknya keseimbangan alam dan memicu sejumlah bencana alam. Hal ini mencuat dan menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Kepala BNPB, Doni Monardo di Kabupaten Pati, Jumat (15/11).
Bupati Pati, Haryanto menyebut, banyak aktivitas penambangan liar di Pegunungan Kendeng yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Meski penambangan berizin juga ada, tetapi penambangan ilegal jumlahnya cukup banyak.
Terkait perizinan tambang ini, itu kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, katanya saat Kunker BNPB Doni Monardo di Aula Kantor Kecamatan Kayen, Jumat (15/11).
Hutan gundul di sepanjang Pegunungan Kendeng juga menjadi persoalan tersendiri terjadinya bencana. Apalagi saat ini wilayah Kabupaten Pati mulai terjadi pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan.
"Kemudian, hutan gundul di sepanjang Pegunungan Kendeng. Ini tidak hanya kali ini, melainkan sudah berpuluh tahun terjadi, reboisasi tidak berhasil," terangnya.
Persoalan pro dan kontra pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng juga sempat diulik. Haryanto mengatakan, memang dulu sempat ada rencana pembangunan pabrik semen.
Meski sudah ada Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), belum ada tindakan lanjutan hingga sekaran.
"Pembangunan itu rencananya tidak di cekungan air. Hal ini seringkali dipersoalkan, padahal sampai sekarang belum ada tindakan. Hanya dulu pernah sekali dilakukan kajian Amdal. Dan kita juga tidak akan merusak lingkungan yang sudah ada," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, solusi dari persoalan lahan yang tandus di kawasan Kendeng adalah dengan menanami pohon buah yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat.
Secara keseluruhan, ia menyebut, kawasan Pegunungan Kendeng seluas 39 hektare termasuk di dalamnya milik Perhutani. Sementara yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pati seluas 12 ribu hektare.
"Kalau kita serius ini bisa pulih. Masyarakat tidak lagi kekurangan air dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Tidak seperti sekarang kemarau kekeringan," tegasnya.
