Jakarta, Gatra.com - Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik mengatakan, terdapat indikasi-indikasi diskriminatif dalam beberapa kebijakan otonomi daerah. Terlebih, regulasi-regulasi yang diinisiasi dari basis agama.

Menurutnya, beberapa regulasi di daerah ini malah mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu yang menjadi minoritas. Bahkan, ia menyebut, pembuat kebijakan ini, sering kali tidak menyadari adanya diskriminasi akibat hal itu.

"Misalnya ada aturan di satu daerah, memberikan beasiswa kepada anak yang hafidz Qur'an. Loh, ini kan [sumbernya dana] APBD, kalau hanya yang hafidz Qur'an lalu bagaimana yang kitab sucinya bukan Qur'an? Artinya kan enggak bisa dapat akses itu," katanya di Jakarta, Jumat (15/11).

Harsunya kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan pada indikator yang rasional. Bahkan ia menyebut, terdapat kekeliruan kepala daerah dalam konsep berbangsa dan bernegara.

"Padahal negara kita didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi artinya kalau saya jadi wali kota, saya harus melindungi semuanya, tanpa terkecuali. Kalau saya mau memberikan beasiswa, ya berikan beasiswa kepada semuanya," tambahnya.

Apabila hal ini terus dikembangkan, lanjutnya, malah akan membuat sikap intoleransi masyarakat semakin tinggi. Bahkan, kondisi terbuknya, tambah Taufan, akan terjadi persekusi hingga tindak kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas.