Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, perlu koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melibatkan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam pelatihan literasi dan inklusi keuangan.

"Jujur, ini adalah pertama kali mendengar isu PSK. Namun, nanti kami akan berbicara dengan Kemensos dan melakukan kajian mendalam tentang masalah ini. [Terutama untuk] menemukan akar utama kenapa perempuan tersebut menjadi seorang PSK," ujarnya saat ditemui di Kementerian PP-PA, Jakarta Pusat, Kamis (14/11). 

Ia menuturkan, alasannya bukan karena persoalan ekonomi, tetapi lebih kepada kewenangan Kementerian Sosial dengan program rehabilitas. Terutama melalui perubahan pola perilaku sosial dari PSK.

"Namun bila nanti alasan dari PSK tersebut karena soal ekonomi, maka Kementerian PP-PA akan rehabiltasi orang tersebut untuk mengembalikan fungsi sebagaimana mestinya menjadi normal. Makanya, harus jelas dulu semuanya mulai dari data hingga alasan seorang perempuan menjadi PSK," tuturnya.

Sebagai informasi, pada 3 Oktober 2019 lalu, seorang ibu berinisial Dw di Mojokerto diamankan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dari sebuah warung remang-remang. Dikonfirmasi, Dw menjalani pekerjaan sebagai PSK dengan alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang berusia tujuh bulan.