Jakarta, Gatra.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai rusaknya tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) oleh pengguna skuter listrik dikarenakan lemahnya pengawasan dari Pemprov DKI. Menurutnya, JPO harus diawasi ketat supaya tidak disalahgunakan.

"Ini soal pengawasannya. Pengawasan kita berarti kurang ketat untuk menyelamatkan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta," kata Gembong saat dihubungi Gatra.com, Kamis (14/11).

Selain itu, Gembong memperkirakan, Pemprov DKI belum siap menerima kehadiran skuter listrik. Sebab, belum ada regulasi yang mengatur kendaraan nonpolusi itu. Padahal, menurutnya, peraturan mengenai penggunaan skuter listrik diharapkan dapat menangani persoalan tersebut. 

Regulasi mengenai skuter listrik sebetulnya sedang dibahas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Rencananya akan ditetapkan pada Desember mendatang. Namun, Gembong menilai regulasi tersebut telat dibuat.

"Telat lah. Begini, kita kembali ke fungsi lah. JPO fungsinya untuk apa? Gitu aja. Ketika pemanfaatan di luar fungsinya berarti ada masalah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan bahwa ada tiga Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang rusak akibat dilintasi otoped alias skuter listrik. Kerusakan yang paling parah tampak pada beberapa panel jembatan.

"JPO di GBK sampai ada 40 panel rusak," katanya, Rabu (13/11).

Hari mengatakan, pengguna skuter listrik kebanyakan melintas di JPO pada malam hari. Menurutnya, ada petugas dari Dishub dan Satpol PP yang mengawasi JPO agar tidak dilalui skuter listrik. Namun, pengawasan hanya terbatas pada siang hingga menjelang malam.