Bogor, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyampaikan kebijakan Polhukam dalam mendukung lima Program Prioritas Pembangunan Nasional. Hal itu dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

"Pidato Presiden sebenarnya sudah jelas ke mana arah kebijakannya, setidaknya ada empat hal yang minta ditangani yang berkaitan dengan isu sentral penegakkan hukum, yaitu persepsi penegakkan hukum kita lemah, ini pada tingkat persepsi, karena persepsinya di bawah 50% sehingga harus diperbaiki," kata Mahfud.

Tak hanya itu, penguatan lembaga penegak hukum, masalah radikalisasi, dan menyelesaikan masalah HAM di masa lalu juga jadi fokus kinerja di bidang Polhukam.

"Kedua perlindungan HAM dan menyelesaikan masalah-masalah yang tersisa di masa lalu, ketiga penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, dan keempat radikalisasi, itu garis besar yang disampaikan Presiden," ujarnya.

Dengan keempat permasalahan tersebut, pihaknya melihat dua permasalahan utama yang menghambat kelancaran ekonomi dan investasi. Hal ini diyakini harus segera diatasi dengan melibatkan kepala daerah dan Forkopimda.

"Maka ada yang diidentifikasi Menkopolhukam yang menghambat lancarnya ekonomi investasi dan keseluruhan jalannya pemerintahan. Pertama, masalah substansi dan masalah-masalah hukum. Kedua, lembaga penegak hukum," jelasnya.

Tak hanya itu, kebijakan lain bidang Polhukam di antaranya juga meningkatkan posisi kekuatan pertahanan, meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional, menegakan hukum dan anti korupsi, membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme, serta gangguan Kamtibmas, dan meningkatkan keamanan siber.