Jakarta, Gatra.com - Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, ia terus mencari sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan serta mengganti kursi pimpinan beberapa perusahaan di BUMN. Kabar yang santer saat ini, adanya pengisian serta pergantian jabatan Dirut PLN dan Pertamina. 

Terkait hal itu, Arya mengimbau agar semua pihak bersabar menunggu hasil keputusan Tim Penilai Akhir (TPA). Sebab, tidak hanya BUMN strategis saja yang menjadi perhatian, melainkan seluruh perusahaan milik negara menjadi fokus pemerintah. 

Arya mengatakan, proses seleksi jajaran direksi dan komisaris BUMN guna mendukung visi dan misi Jokowi selama lima tahun ke depan. 

"Menteri kita lagi evaluasi BUMN yang direksinya dilihat bisa mendukung visi misinya pak Jokowi [selama] lima tahun ke depan. Jadi, ini supporting BUMN terhadap visi dan misi pak Jokowi," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11). 

Mantan politisi partai Perindo ini menyampaikan, terdapat kemungkinan pergantian komisaris di tubuh BUMN. Menurutnya, ini merupakan hal wajar karena BUMN membutuhkan penyegaran dalam hal pengawasan yang lebih baik.  

"Pasti yang perform bagus enggak mungkin [diganti]. kalau evaluasi kan bukan sesuatu yang luar biasa ya. Kan bisa saja untuk komisaris perlu penyegaran gitu, supaya pengawasannya lebih baik," tutur Arya. 

Evaluasi terhadap jajaran direksi dan komisaris BUMN, tambahnya, merupakan salah satu PR utama Erick dalam mendukung visi dan misi Jokowi. Untuk itu, ia memastikan proses ini akan dilakukan secara cepat. 

"Mana yang memang performanya makin baik, makin oke, mana yang dianggap bisa mendukung visi dan misi Pak Jokowi pasti jadi prioritas pak Erick. Saya melihat Pak Erick ini bekerjanya sangat cepat ya. Jadi kencang gitu ya, terkadang enggak butuh 100 hari," tambahnya lagi. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Tohir mengaku telah memberikan nama kandidat calon pemimpin Bank Mandiri, Bank BTN serta MIND ID atau Inalum kepada Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.