Jakarta, Gatra.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan beberapa catatan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) di periode 2019-2024. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Dari segi anggaran, politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Endang Maria mengatakan, pagu anggaran 2019 dapat terserap 95% hingga Desember mendatang. Ia berharap, Kementerian PP-PA dapat terdengar gaungnya hingga ke daerah.

"Walaupun pagu anggaran 2020 minimalis yaitu Rp273.641.802, jangan sampai salah menempatkan. Target 95% dapat tercapai hingga Desember mendatang. Kemudian, untuk perkawinan dini, harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk sosialisasi," ujarnya.

Sementara itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq Faqih mengatakan, Kementerian PP-PA harus memiliki pengolahan data tentang kekerasan seksual untuk periode 2019-2024. Kemudian, Kementerian PP-PA harus berpikir out of the box dengan membangun isu secara spesifik.

"Saya sejujurnya kecewa dengan menteri sebelum anda. Sebab tidak banyak perempuan memahami kesetaraan gender karena di antara mereka justru menjadikan dirinya sebagai korban akibat ketidakpahaman tersebut. Efeknya, Kementerian PP-PA harus membangun isu lebih spesifik dan sosialisasi," katanya.

Sedangkan politisi PDIP, Diah Pitaloka menyatakan perlu penguatan kinerja deputi Kementerian PP-PA pada lima tahun mendatang. Menurutnya, anggaran yang minimalis tidak menjadi alasan untuk deputi tetapi dapat diperkuat melalui sinergitas dengan kementerian/lembaga lain. Selain itu, melibatkan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM).