Bogor, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut ada aparat penegak hukum berperilaku korup. Aparat korup itu menurutnya menjadi penghambat di dalam pemerintahan.

"Akibatnya, laju pemerintahan dihambat oleh lembaga penegak hukum yang tidak profesional, lembaga yang korup," katanya saat menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

Mahfud menuturkan, banyak putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa diseksekusi lantaran ada perilaku korupsi. Untuk itu, ia berharap perilaku koruptif di antara penegak hukum bisa diberantas, sehingga menghasilkan pemerintahan yang bersih.

"Sehingga hukum itu tidak tegak, terkesan orang kalau punya masalah hukum takut, misalkan benar jadi malah salah. Ini tak sebentar memang, tetapi kalau punya tekad bisa," ujarnya.

Mahfud mencontohkan kasus sengketa tanah antara seorang warga Jakarta dengan pengembang. Ketika warga itu melapor ke polisi, ia dituduh merampas tanah milik orang lain. Padahal, kata Mahfud, tanah itu merupakan warisan miliknya.

"Kasus ini ada juga di Jakarta itu. Saya bawa itu ke Ketua MA, waktu itu saya Ketua MK masih punya pengaruh. Ketika dia lapor polisi tanahnya malah diproses pengadilan masuk penjara," kata Mahfud.