Bogor, Gatra.com - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan, Pemerintah telah menyiapkan beberapa program ekonomi yang berdasarkan hasil terjemahan dari visi misi Presiden dan RPJMN 2024. Tujuannya kartu Pra Kerja, untuk  mendorong terciptanya pelatihan bagi masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan. 

"Terdiri dr 3 pelatihan, skilling upskilling reskilling, termasuk yang mereka terkena PHK," kata Airlangga saat menjadi pembicara pasa acara Rakornas Pemerintah Pusat dan FORKOPIMDA di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11). 

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong usaha-usaha atau pelatihan di seluruh Indonesia yang tersertifikasi. Meski demikian, lanjutnya, Kartu Pra Kerja akan berbeda dengan PKH. Sebab, PKH, hanya satu arah saja, yakni bantuan pemerintah ke masyarakat. Sementara itu, Kartu Pra Kerja penggunanya dapat digunakan dibanyak tempat.  

"Diberikan ke usia masuk 18 tahun dan tidak sedang sekolah dimasukan vokasi dan lapangan kerja. Akan gunakan aplikasi, pemerintah siapkan 2-3 bulan. Sementara peran Gubernur, Bupati dan Walikota bantu sertifikasi pelatihan ini," ujarnya. 

Adapun, biayanya dari pemerintah 3 sampai 7 juta untuk satu penerima bantuan Pra Kerja. Meski demikian, angka tersebut dapat fleksibel, karena disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.  "Biayanya Rp 3-7 juta dari pemerintah, ini alokasi anggaran normal tapi ada fleksibilitas, misal untuk barista kopi hanya seminggu ongkosnya lebih murah. Pelatihan coding yang lama biayanya lebih tinggi selama 3 bulan, pemerintah siapkan dikoordinasikan di kantor menko perekonomian dan siapkan Perpresnya," ia menjelaskan. 

Untuk mendukung program ini, tambahnya, Pemerintah pada APBN 2020 menyiapkan anggaran Rp10 triliun, yang targetnya dapat dimanfaatkan oleh 2 juta tenaga kerja.