Bogor, Gatra.com - Lolosnya 33 investor besar dari Indonesia akibat perang dagang beberapa waktu yang lalu, nampaknya masih membuat Presiden Joko Widodo marah. Menurut dia, lolosnya investor-investor besar itu diakibatkan regulasi Indonesia mengenai investasi yang ruwet.

Oleh karenanya, dia kemudian meminta kepada para pemerintah daerah untuk lebih mempermudah izin investasi. Tidak hanya itu, dia bahkan meminta pemerintah daerah untuk 'menutup mata', dan langsung menyetujui, ketika ada investor yang masuk, terutama jika investor tersebut bergerak di bidang substitusi impor.

"Karena itu, titip di daerah kalau ada investasi orientasi ekspor. Tutup mata dan tidak usah ditanya-tanya. Dari TNI dan Polri back up keamanan. Atau buat pabrik subsitusi impor, tanda tangan dan tutup mata. Tidak usah ditanya. Saya izinkan, mulai kapan," ujar dia saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Pimpinan Daerah (Forpinda), di Sentul International Convetion Centre, Bogor, Rabu (13/11).

Jokowi melanjutkan, percepatan izin investasi tersebut harus dilakukan, karena jika tidak, masalah terkait investasi akan terus terjadi. Sehingga pada akhirnya, akan berdampak pula pada laju ekspor Indonesia.

Selain itu, seretnya investasi yang masuk ke Indonesia akan berdampak pula pada defisit neraca perdagangan yang akan semakin tinggi setiap tahunnya. Begitu pun dengan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Tanah Air. "Kenapa ini harus kita kejar, bertahun-tahun defisit neraca perdagangan tidak bisa diselesaikan. Karena investasi dan ekspor tidak bisa diselesaikan," imbuh Jokowi.

Tidak hanya tentang kemudahan izin berinvestasi, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan investor yang akan masuk ke dalam negeri. Sehingga, saat mereka ingin berinvestasi di Indonesia, mereka akan merasa dilindungi. "Kepastian hukum dijaga, tidak ada pungli dan korupsi. Keamanan penting sekali, TNI dan Polri ini harus menjamin kepastian," jelas dia.