Siak, Gatra.com - Belakangan tak kurang dari 200 kepala keluarga sejumlah warga Tanjung Layang di Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, didera dilema.

Di satu sisi mereka sudah sangat lama membutuhkan aliran listrik. Tapi di sisi lain, harga pemasangan baru membikin mereka pusing. Soalnya untuk bisa kebagian listrik berkapasitas 900 volt ampere, mereka harus merogoh kocek sekitar Rp2,2 juta.

Adalah Ismail yang mengeluh soal listrik yang sudah mulai dilakukan pemasangan sejak pekan lalu itu. Lelaki 45 tahun ini keberatan kalau dia harus merogoh kocek sebanyak itu. Maklum, dia cuma petani biasa.

"Setahu saya ini program listrik masuk desa, program pemerintah pusat. Tapi kok biaya pemasangannya sangat mahal ya. Ini sama saja bukan membantu masyarakat, tapi memberatkan," keluh Ismail kepada Gatra.com, Rabu (13/11).

Ismail buka-bukaan, boro-boro untuk bayar pemasangan listrik itu, untuk makan sehari-hari saja dia sudah kesulitan. "Selama ini warga di sini cuma mengandalkan penerangan genset. Kami bayar perbulan," ujarnya.

Lelaki ini berterus terang kalau soal prosedur pasangan listrik baru, warga tidak tahu sama sekali. Termasuk dari mana asal usul tarif sebesar itu.

"Kami enggak tahu sama sekali. Yang kami tahu, yang namanya listrik masuk desa itu biayanya tak besar. Itu yang pernah saya lihat di TV," katanya.

Penghulu Kampung (Kades) Tanjung Kuras, Haris, tak menampik kalau listrik yang sedang dipasang di kampungnya itu merupakan listrik masuk desa dan dibandrol Rp2,2 juta.

Dan dia mengaku tak tahu menahu siapa pihak yang menentukan tarif sebesar itu. "Yang memasang memang pihak ketiga, bukan PLN langsung. Tapi masyarakat membayarnya ke PLN. Sudah sekitar 90 KK yang sedang dilakukan pemasangan. Soal sudah selesai atau belum, saya tak tahu," katanya saat dihubungi Gatra.com melalui telepon seluler.

Uniknya, Menejer PLN Siak justru membantah kalau pihaknya menerima duit Rp2,2 juta per rumah yang dipasang. "Kalau duit yang ke PLN hanya Rp1 juta. Pembayarannya pun via online. Setelah mereka bayar, baru KWH-nya dikeluarkan," kata Heru kepada Gatra.com.

Heru tak membantah kalau yang memasang instalasi itu pihak ketiga. Perusahaan yang ditunjuk bertugas membangun jaringan dan memasang KWH.

"Kalau pemasangan instalasi dan Sertifikat Layak Operasi (SLO) tergantung warga. Kalau perusahan yang kita tunjuk tadi disuruh, itu hak mereka lah. Intinya, bukan kita yang nyuruh," kata dia.

Heru juga mengatakan, pemasangan listrik di Tanjung Layang bukan program listrik masuk desa atau LisDes. Pemasangan listrik di situ murni dari hasil pengajuan pemerintah kampung ke PLN ULP Siak.

"Jadi semua pemasangan umum. Tak ada warga yang masuk data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kalau masuk data itu, tentu dibayar hanya setengah ke PLN. Misalnya tadi pemasangan jaringan dan KWH 900VA Rp1 juta, warga hanya membayar ke PLN Rp500 ribu. Tapi di sana semua umum," terangnya.

Heru kemudian mengakui kalau duit Rp2,2 juta itu sudah terlalu besar, apalagi hanya untuk pemasangan KWH 900 VA. Uang segitu biasanya kata Heru untuk memasang KWH yang 1300VA.

"Itu sudah plus instalasi. Artinya sudah komplit semua. Tidak logis lah segitu. Kemana uangnya ya," Heru balik bertanya.

Tapi kemudian Heru berkali-kali menegaskan kalau dia tidak tahu menahu soal besaran duit yang dikeluarkan oleh masyarakat itu. "Tapi nanti saya tanya dululah sama pemerintah kampung. Saya juga heran kalau harganya sampai segitu," ujarnya.

Reporter: Sahril Ramadana