Cilacap, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai menyusun masterplan e-government Tahun 2019-2022. Hal ini dilakukan dengan menggandeng akademisi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini adalah tersedianya berbagai aplikasi umum dan aplikasi khusus dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat. Artinya, melalui penyusunan masterplan ini, Kabupaten Cilacap harus memiliki pijakan regulasi untuk melakukan semua program dan aktivitas teknologi informatika dan komunikasi yang baik.

"Selain itu harus memiliki dasar dan output nyata yang terukur, program dan aktivitas ini juga harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," kata dia, melalui keterangan tertulis, Selasa (12/11).

Menurutnya, dari 100 Smart City di Indonesia yang telah terdaftar, baru 8% yang menunjukkan kemajuan positif. Ia berharap, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagai penanggung jawab dapat mendorong penyusunan masterplan dengan metode dan cara yang berkelanjutan.

"Masih banyak kota/kabupaten yang melihat smart city sebagai alat pencitraan. Kabupaten Cilacap bisa mengisi celah itu dengan cara berangkat melalui metode dan cara yang berkelanjutan," tambahnya.

Sementara itu, konsultan dari ITS, Dr Ir Endroyono, DEA menjelaskan, Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah. Daerah ini sudah selayaknya memiliki indeks SPBE yang cukup tinggi. 

"Namun dari detail domain indikator masih banyak hal yang perlu dilakukan melaui inovasi terstruktur dan terencana, agar rata-rata indeks SPBE mencapai poin 3," katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Cilacap, M Wijaya mengatakan, penyusunan dokumen masterplan pengembangan e-government di Kabupaten Cilacap rencananya berlangsung selama tiga bulan. Pihaknya tengah mengumpulkan program usulan, prioritas hingga pemetaan potensi dan aplikasi yang sudah ada.

"Ini dilakukan bertahap. Sekarang sosialisasi dahulu, sampai nanti ada paparan di Kementerian Kominfo," ujarnya.