Pati, Gatra.com - Wacana naiknya iuran BPJS Kesehatan berpotensi memberatkan Pemda. Di Kabupaten Pati saja misalnya, anggaran yang sudah dikeluaraan untuk iuran BPJS warga di luar tanggungan pemerintah pusat mencapai Rp26 miliar.

Sehingga kenaikan 100 persen dirasa bakal berpengaruh pada besaran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Ihwal itu diungkapkan Bupati Pati, Haryanto baru-baru ini. "Kalau memang ada kenaikan hingga 100 persen tentu akan menjadi sekitar Rp50 miliar sekian, tentu ini menjadi beban bagi pemda nanti," keluhnya.

Padahal APBD tidak hanya diplot untuk menangani sektor kesehatan saja. Namun juga berkenaan perekonomian, pengentasan kemiskinan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan sejumlah pekerjaan lainnya.

Belum lagi persoalan klaim BPJS yang belum dibayar. Misal saja, Rp16 miliar di RSUD RAA Soewondo, dan RSUD Kayen dengan nilai Rp3,7 miliar yang belum cair klaimnya. "Semoga akhir tahun bisa diselesaikan persoalan klaim ini. Meski begitu kami berupaya lewat instansi kesehatan pemda dan rumah sakit tetap melayani dengan baik," terang Haryanto.

Terkait wacana naiknya iuran BPJS, pihaknya mengaku belum mendapatkan sosialisasi. Sehingga untuk sementara ini, peningkatan APBD untuk membayar iuran warga belum dilakukan. "Terkait wacana kenaikan iuran BPJS baru-baru ini disampaikan. Sedangkan dinas kesehatan maupun pemda belum diundang untuk mendapatkan sosialisasi kenaikan iuran tersebut," pungkasnya.