Semarang, Gatra.com - Pimpinan DPRD Jawa Tengah (Jateng) meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2020 berpihak kepada rakyat.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri APBD Jateng 2020 harus sesuai dengan kebutuhan dan alokasinya "menetes" langsung ke masyarakat.

“Anggaran APBD agar diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan 14 daerah yang masuk zona merah angka miskin,” katanya, Jumat (8/11).

Sebanyak 14 daerah itu antara lain Kabupaten Pemalang, Klaten, Sragen, Rembang, Blora, Demak, Grobogan, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, dan Brebes.

Selain pengentasan kemiskinan, lanjut, Quatly, prioritas APBD juga digunakan untuk bidang pendidikan antara lain dengan penambahan sebanyak 12 SMA/SMK/SLB negeri bagi siswa kurang mampu.

Selanjutnya sekolah akan dibangun dengan konsep semi boarding sehingga siswa yang berasal dari daerah yang jauh dari sekolah dapat tinggal di asrama. Untuk pembangunan satu unit gedung pendidikan itu dianggarkan dana sebesar Rp2,5 miliar.

“Adanya tambahkan 12 sekolah untuk siswa kurang mampu ini maka totalnya menjadi 15 unit sekolah yang tersebar di sejumlah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi dari F-PKS itu menyatakan untuk bidang pendidikan juga telah dianggarkan bantuan seragam sekolah kepada 90.000 siswa kurang mampu di tingkat SMA sederajat dengan alokasi anggaran Rp14 miliar.

“Ini adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui bidang pendidikan,” katanya.

Agar anggaran tepat sasaran ke keluarga miskin, Quatly, menyatakan program tersebut akan dikawal oleh anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Hal tersebut sekaligus menjadi cerminan janji anggota dewan saat melakukan kampanye pemilihan legislatif (pileg) lalu yakni menjadi penyalur aspirasi rakyat.

“Kami akan memastikan anggaran dan bantuan diterima warga miskin,” pungkasnya.