Banda Aceh, Gatra.com - Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Aceh, Safaruddin, meminta Pemerintah Pusat untuk mengabaikan permintaan Plt Gubernur Aceh yang ingin mengelola Blok B Aceh Utara atau eks Exxon Mobil. "Kami mendukung pemerintah pusat agar tetap mengelola Blok migas eks Exxon Mobil melalui BUMN Pertamina dan tolak permintaan Plt Gubernur Aceh yang ingin mengambil alih pengelolaan blok migas tersebut,"kata Safar.

Permintaan tersebut disampaikannya dalam surat yang dikirimkan oleh pengurus JAMAN Aceh, Muhammad Dahlan kepada Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (07/11). Menurut dia, jika blok migas tersebut dikelola oleh Pemerintah Aceh tidak akan berjalan sebagaimana Pertamina yang sudah profesional dalam pengelolaan migas. Sementara Pemerintah jangankan untuk mengelola Blok Migas, membangun kawasan industri yang sudah lengkap fasilitasnya saja seperti KEK Arun tidak mampu.

Padahal, kata dia, hampir dua tahun pemerintah pusat menetapkan KEK Arun untuk mengenjot ekonomi di Aceh, namun sampai saat ini tidak ada dampak apapun dari KEK Arun tersebut untuk pembangunan ekonomi di Provinsi itu.  "Kami khawatir jika blok migas di kelola oleh Pemerintah Aceh malah tidak akan berjalan nantinya. Jangankan untuk mengelola blok migas, membangun kawasan KEK Arun Pemerintah Aceh belum mampu, malah sudah hampir dua tahun tidak ada pembangunan industri apapun di KEK Arun,"ungkap Safar.

Selain itu, Ketua JAMAN juga meminta Menetri Dalam Negeri untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh terkait dengan stabilitas iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum bagi investasi di Aceh. "Kami mohon kepada Meneteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM agar memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh agar dapat memberikan kenyamanan bagi investasi di Aceh,"papar dia.

Kami juga meminta kepada Pemerintah agar dalam pengelolaan Blok migas ini nantinya dapat di alokasi dua persen dari hasil Blok migas tersebut untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh, karena saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni, apalagi Aceh menurut BPS adalah provinsi termiskin di Sumatera," pungkas Safar.