Yogyakarta, Gatra.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan program ‘Dua Anak Cukup’ saat ini tidak bisa lagi diterapkan secara menyeluruh. Namun program ini masih bisa menjadi prioritas di Jawa dan Bali.

Hal ini disampaikan Hasto usai menghadiri pelantikan Bupati Kulonprogo Sutedjo di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (7/11).

“Program dua anak cukup tidak bisa lagi one size for all. Harus diberlakukan situasional. Namun khusus pulau Jawa dan Bali saya pikir program ini masih penting dipertahankan. Tetapi tidak bisa diterapkan lebih keras lagi,” jelasnya.

Hasto menjabarkan, Provinsi Jawa Timur dan Bali memiliki angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) sudah mencapai 2,1. Padahal, saat ini rata-rata provinsi memiliki TFR sebesar 2,38 pada 2018. Angka ini menunjukkan satu wanita usia subur di Indonesia berpotensi memiliki anak lebih dari dua.

Pemerintah menargetkan TFR turun sampai 2,1 pada 2025, yang menandakan penduduk sudah tumbuh seimbang.

Sedangkan untuk daerah luar Jawa, Hasto menyebut terjadi kesenjangan bonus demografi dan kepadatan yang berbeda. Untuk itu, BKKBN melihat program dua anak cukup bisa diterapkan, meski hal itu harus didiskusikan dengan gubernur setempat.

“Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Gubernur Riau dan minggu depan dengan Gubernur Papua. Kami ingin membuat komitmen tentang grand design perkembangan penduduk. Ini penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,” jelasnya.

Khusus Bali, Hasto melihat daerah tersebut menawarkan jalan tengah untuk tetap memberi kesempatan nilai-nilai lokal bisa diterapkan. Di sana, Gubernur Bali dan sejumlah keluarga ingin memiliki anak lebih dari tiga sehingga bisa melestarikan nama Ketut sebagai nama adat untuk anak keempat.

Saat berdiskusi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Hasto menyatakan tak semua pasangan subur bisa melahirkan lebih dari dua dan jumlahnya tidak lebih dari 10 persen dari total penduduk. Karena itu, ia menawarkan kebijakan bagi 10 persen penduduk lainnya untuk bisa memiliki anak lebih dari dua-tiga.

"Saya bilang ke Pak Gubernur, tidak semua orang itu bisa melahirkan anak dua atau tiga. Banyak pasangan usia subur yang tidak punya anak jumlahnya hampir 10 persen. Maka kalau Pak Gubernur mau menargetkan anaknya empat, yang anaknya empat 10 persen saja. Yang 10 persen (lain) kan enggak punya anak," ujar Hasto.

Dengan skema seperti itu, menurut Hasto, rata-rata jumlah anak di setiap keluarga di Bali tetap 2,1.