Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyebut, impor pacul dan cangkul hingga kini masih dilakukan Indonesia. Menurutnya, Indonesia seharusnya dapat memproduksi pacul dan cangkul secara mandiri karena status Indonesia sebagai negara agraris. 

"Mestinya si cangkul tidak usah impor. Terus terang, saya setuju sama Bapak Presiden. Malu-maluin gitu. Itu kan suatu alat yang bukan teknologi tinggi. [Selain itu] kita sebetulnya bisa bangun," kata dia di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin bidang Ekonomi Kreatif, di Hotel Sunan, Jakarta, Kamis (7/11).

Oleh karena itu, Rosan meminta pemerintah untuk lebih mendorong produksi kedua peralatan pertanian itu. Salah satunya, dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di beberapa daerah. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu mengimpor pacul dan cangkul, sehingga pada akhirnya angka impor Indonesia dapat lebih ditekan. Selain itu, peningkatan produksi cangkul dan pacul dapat meningkatkan juga penyerapan tenaga kerja. Pada akhirnya, dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

"Industri ini bisa dibangun, apalagi kerja sama dengan UMKM. Yang penting adalah bagaimana kita menyatukan produser dan pemakai. Di sinilah peran pemerintah harus hadir juga," ujar Rosan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung perihal impor pacul dan cangkul ini. Dia pun juga menganggap bahwa impor peralatan pertanian itu adalah hal memalukan bagi Indonesia. Sebagai informasi, berdasarkan data BPS, nilai impor cangkul dan pacul pada Januari-Juni 2019 sekitar Rp826 juta.

"Puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini, industrinya yang sudah berkembang, pacul dan cangkul harus impor? Ini baru satu barang, barang lain masih ribuan," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).