Jakarta, Gatra.com - Kualitas penyusunan anggaran Pemprov DKI Jakarta dinilai mundur lantaran muncul beberapa anggaran tak wajar. Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran juga tidak transparan.

Pernyata itu disampaikan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja. Ia berpendapat, selama ini Pemprov DKI selalu berkilah bahwa tidak membuka dokumen ke publik dengan alasan norma hukum.

"Sekarang kualitas penganggaran DKI Jakarta berjalan mundur. Jawaban-jawaban yang kami dapatkan dari beberapa pejabat di dalam Pemprov DKI Jakarta, mereka selalu mengatakan kami tidak diwajibkan oleh peraturan untuk mengunggah di setiap tahapan," katanya, Rabu (6/11).

Menurutnya, jika Pemprov DKI peduli dengan pemberantasan korupsi, seharusnya berani mempublikasi anggaran. Ernest berpendapat, transparansi anggaran merupakan bagian dari upaya meminimalisir korupsi.

"Kalau bersih kenapa harus risih? Dan kalau memang Anda itu menganggap korupsi adalah musuh, ya harusnya dibuka seterang terangnya dokumen penganggaran. Itu saja dari PSI. Intinya transparansi," ujarnya.

Rian berharap, Pemprov DKI di bawah kepemimoinan Anies Baswedan bisa mengevaluasi cara kerjanya. Pemprov, katanya, harus mengedepankan asas transparansi publik.

"Setelah publik menilai, saya harap Pak Gubernur ini mengubah kultur dan sistem yang ada, masih ada waktu, masih ada dua sampai tiga tahun untuk semangat membenahi ini semua," imbuhnya.