Jakarta, Gatra.com - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin mengatakan pendanaan pembangunan bandar antariksa kecil di Pulau Biak, Papua, akan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, Thomas sendiri belum bisa membeberkan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut.

"Jadi, kemungkinan tidak sepenuhnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami akan mengupayakan pola pembiayaan yang melibatkan badan usaha, semacam KPBU, supaya tidak terlalu membebani APBN," kata Thomas saat konferensi pers di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (6/11).

Tujuan pembangunan bandar kecil itu antara lain untuk menerbangkan roket kecil buatan nasional. Rencananya, dari pembangunan bandar kecil itu akan dibangun lagi bandar antariksa skala besar atau internasional. Namun, Thomas menegaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian bandar skala besar nanti melibatkan mitra internasional.

Sebelumnya, Thomas dan jajarannya mencanangkan pembangunan bandar antariksa pada 2020, mulai perencanaan, koordinasi, kajian ilmiah hingga menerbitkan masterplan bandar. Adapun alasan pemilihan lokasinya di Biak, karena daerah itu sangat dekat dengan ekuator atau garis khatulistiwa.

Thomas meyakini proyek tersebut bakal rampung pada 2024 mendatang, jika anggarannya memang memadai. Setidaknya pada tahun itu bandar kecil tersebut bisa melakukan uji terbang roket bertingkat.

Lebih lanjut, Thomas mengatakan bahwa LAPAN tak mampu bekerja sendiri dalam mewujudkan proyek itu. Adapun pihak yang dilibatkan, antara lain Pemprov Papua, Pemkab Biak Numfor dan Universitas Cendrawasih.

"Karena kami telah menggandeng akademisi Cendrawasih untuk mendukung aspek kajian-kajian persiapan termasuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)," tandasnya.