_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pemprov DKI segera membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Menurut Juru Bicara PSI, Rian Ernest dokumen itu harus dibuka sampai level komponen.
"Ini tuh kondisi yang gawat anggaran di DKI Jakarta. PSI menawarkan satu satu solusi dengan membuka dokumen anggaran tersebut sampai level komponen," kata Ernest saat ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (6/11).
Menurutnya, apabila Pemprov DKI peduli dengan pemberantasan korupsi, seharusnya mereka berani mempublikasikan anggaran. Ernest berpendapat, transparansi anggaran merupakan bagian dari upaya meminimalisir korupsi.
"Kalau bersih kenapa harus risih? Kalau memang anda itu menganggap korupsi adalah musuh, ya harusnya dibuka seterang-terangnya dokumen penganggaran. Itu saja dari PSI. Intinya transparansi," ujarnya.
Menurut Ernest, Pemprov DKI melanggar asas transparansi, apabila dokumen anggaran itu baru dipublikasi setelah disahkan. Ia berujar, pemerintahan yang baik dan bersih dapat diukur dari sikap transparansi publik.
"Kami tidak pernah mengatakan pemprov itu salah. Jangan teman-teman berlindung di balik norma, tetapi anda melanggar asas. Pemerintahan yang baik adalah mengedepankan asas transparansi partisipatif," tuturnya.
