Purbalingga, Gatra.com – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyatakan Pemkab Purbalingga terus memacu pelaksanaan infrastruktur tahun 2019 agar selesai sesuai dengan target. Salah satu cara mengawal percepatan tersebut dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) proses pekerjaan.
“Terkait dengan perkembangan proyek infrastruktur pada APBD 2019, dari 84 paket sebanyak 34 paket (40 persen) telah diselesaikan sedangkan sebanyak 50 paket (60 persen) terus kita pacu agar dapat diselesaikan sesuai jadwal,” kata Bupati dalam rapat Paripurna DPRD dalam acara penyampaian Pertanggungjawaban Bupati atas Pandangan Fraksi terhadap RAPBD 2020 dan 4 Raperda, Rabu (6/11).
Tiwi mengemukakan Pemkab berupaya agar pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat pada tahun anggaran 2020. Langkah yang dilakukan adalah dengan penyerahan DPA tepat waktu, penyusunan dokumen perencanaan di awal tahun serta melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa seawal mungkin.
“Terkait dengan pembangunan infrastruktur tahun 2020, fokusnya diarahkan dalam rangka melanjutkan peningkatan kapasitas jalan yang telah dilakukan pelebaran, membuka aksesibilitas baik dalam kabupaten maupun keluar kabupaten. Penataan lingkungan bandara dan aksesibilitas menuju bandara, pembangunan jembatan baru antara lain jembatan ruas Kalikajar-Wirasana dan jembatan Lamuk-Bukateja,” ujarnya.
Sebelumnya tiga fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga menyoroti dan menanyakan perkembangan pembangunan infrastruktur dalam Rapat Paripurna DPRD acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2020 dan Empat Raperda.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Karseno menekankan agar proyek pembangunan fisik dilakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran. “Fraksi kami mohon penjelasan untuk proyek infrastruktur di tahun 2019,” ucapnya.
Apresiasi turut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Wahyono yang memuji kinerja Bupati Tiwi yang rutin melakukan monitoring dan pengawalan proses pembangunan infrastruktur. Gerindra menurutnya ingin meminta penjelasan terkait progress pembangunan Islamic Centre dan Bandara JB Soedirman.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi PKS, Siti Syifa menambahkan pandangan terkait bencana kekeringan yang terjadi cukup lama dengan dampak yang meluas.
“Fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah daerah membuat sumur bor di daerah-daerah yang rawan kekeringan,” kata Siti.
Terkait kelanjutan pembangunan islamic centre, Bupati Tiwi mengatakan pemkab tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan islamic centre secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Mengenai perkembangan pembangunan Bandara JB Soedirman, Tiwi mengatakan kini pembangunan telah mencapai 12,51 persen.
“Pekerjaan tersebut masih berupa pekerjaan tanah pada runway. Pemkab terus berkoordinasi dengan PT AP II dalam setiap tahapan pembangunan. Desain terminal bandara masih dalam tahap pembahasan antara PT AP II dengan tim percepatan pembangunan bandara JBS Purbalingga,” ujarnya.
Untuk mengatasi bencana kekeringan pemerintah secara bertahap akan melakukan pembangunan sumur bor. Pada 2019 Pemkab Purbalingga telah membangun tiga sumur bor di tiga desa yaitu Desa Selakambang (Kaligondang); Desa Gumiwang (Kejobong); dan Desa Pengadegan (Pengadegan).
“Pada tahun 2020, kita juga sudah mengusulkan pembangunan sumur bor untuk 10 desa untuk diajukan kembali melalui Badan Geologi dan juga 10 desa melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah,” pungkasnya.