Jakarta, Gatra.com - Keseriusan pemerintah memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendapat perhatian di bidang pertahanan. Panglima TNI, Hadi Tjahjanto memberi perhatian khusus soal rencana pemindahan ibukota tersebut dengan membangun sistem pertahanan.

"Pertama mengenai rencana pemindahan ibu kota negara, dalam situasi krisis atau perang, ibukota suatu negara akan menjadi sektor center of gravity. Yang tentunya akan diserang oleh musuh hingga kekuatan penuh. Karena itu pembangunan sistem pertahanan di ibukota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia," kata Hadi dalam rapat dengan Komisi I DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11). 

Hadi mengungkapkan, pemindahan ibukota perlu memperhatikan sejumlah aspek pertahanan, seperti Air Defence Identification Zone (ADIZ) dan juga Restricted and Prohibited Area (Area Terbatas dan Terlarang). 

"Sesuai PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara republik Indonesia," katanya. 

Hadi berharap, gelar kekuatan militer dalam aspek pertahanan untuk ibukota baru nantinya bisa membangun sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber serta ancaman senjata kimia, radioaktif, dan juga nuklir. 

Hadi juga menjelaskan dalam relokasi TNI ke ibukota baru, pangkalan militer lainnya akan ditempatkan di Penajam Paser Utara, bersamaan dengan sejumlah lembaga dan Istana Negara.

“Konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara, bersama Istana presiden, Gedung MPR/DPR , kementerian dan lembaga negara dan gedung kedutaan negara sahabat," katanya.