Cilacap, Gatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilacap, Jawa Tengah mendorong percepatan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Reforma Agraria.

Wakil Ketua DPRD Cilacap, Sayiful Mus’tain mengatakan Raperda tengah digodok dan kini sudah dalam tahapan naskah akademik. Mengingat sat ini memasuki akhir tahun 2019, diperkirakan Raperda akan diketok Palu menjadi Perda Reforma Agraria di tahun 2020.

“Sekarang tahapnya naskah akademik. Kita terus mendorong agar Perda Reforma Agraria segera terbit,” katanya, usai Dialog Publik Mendorong Kerjasama Mempercepat Pelaksanaan Reforma

Agraria dan Perhutanan Sosial yang digelar oleh LSM Serikat Tani Mandiri (Stam), Epsitema Institute, Koalisi Keadilan Tenurial dan Lembaga Studi Pengembangan Perdesaan (LSPP) di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (5/11).

Sayiful mengakui, di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap ada tanah-tanah yang berpotensi menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Namun, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dibutuhkan proses yang panjang untuk menjadikan tanah tersebut bisa dijadikan TORA, baik dengan redistribusi kepemilikan tanah maupun dengan program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

“Saya berharap semua pihak bekerja sama agar tidak timbul riak dalam proses reforma agraria yang dilakukan di Cilacap,” ungkapnya.

Anggota Komisi D DPRD Cilacap, Romelan mengemukakan, Raperda Reforma Agraria adalah bentuk respon legislatif atas usulan petani Cilacap. Perda Reforma Agraria diterbitkan sebagai payung hukum pelaksanaan reforma agraria di daerah.

Selain itu, katanya pemerintah juga memfasilitasi reforma agraria, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk kerja-kerja proses reforma agraria.

“Kalau Perda belum ada maka anggarannya tidak bisa diadakan,” ucapnya.

Romelan berharap setelah Perda Reforma Agraria terbit, percepatan reforma agraria di Kabupaten Cilacap dapat segera dilakukan, dan itu mengurangi potensi konflik lahan yang kerap terjadi di Cilacap.