Jakarta, Gatra.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat yang membahas aduan warga terkait unggahan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 oleh anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Berdasarkan hasil rapat tersebut, William akan dipanggil BK DPRD DKI.

"Kami tadi sudah kuorum sepakat mengundang saudara William untuk menjelaskan kepada kami di BK, sebetulnya apa yang terjadi," kata Wakil Ketua BK DPRD DKI, Oman Rohman Rakandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11).

Menurut Oman, pemanggilan tersebut merupakan kesempatan bagi William untuk menjelaskan motif di balik sikapnya yang membeberkan rancangan anggaran DKI sebelum dibahas DPRD bersama Pemprov DKI. Meski demikian, BK juga tak menyalahkan sikap kritis William

"Tapi memang ada aturan etik ya. Ada hubungan kerja antara DPRD dengan eksekutif. Itu pertama kita diminta untuk kritis. Apa yang disampaikan oleh William itu bagus kritis, tapi berikutnya kritis itu harus adil, profesional dan proporsional," katanya.

Seperti diketahui, William mengunggah dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 dalam akun media sosial Twitter miliknya. Berdasarkan dokumen tersebut, anggaran 'lem aibon' dimasukan sebagai komponen yang ada dalam daftar kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan akan dibagikan kepada 37.500 murid di Jakarta.

Anggaran senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sempat ramai diperbincangkan. Namun anggaran tersebut kini menghilang.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, anggaran yang diusulkan pihaknya telah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kata dia, sekolah tak membutuhkan lem aibon. "Sudah disesuaikan, sesuai dengan hasil (perhitungan) dari sekolah. Sudah disesuaikan," kata Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2020 Disdik tak menyebutkan adanya alokasi dana untuk lem aibon. Hal itu terlihat dari data yang dipaparkan Disdik selama rapat berlangsung. Dalam pemaparan tersebut terlihat bahwa pada bagian yang tadinya diisi data lem Aibon dengan total biaya Rp82,8 miliar telah dihapus.