Jakarta, Gatra.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menyebut terdapat beberapa kendala dalam  pengembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di antaranya, terkait masalah teknik konstruksi. Selain itu  keterbatasan sumber daya manusia, pembiayaan dan teknologi. 

Wempi mengatakan keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan jalan harus dijawab dengan berbagai inovasi yang mampu menarik investasi serta terobosan-terobosan baru lainnya. 

"Salah satu inovasi pembiayaan dalam pembangunan jalan tol yang dapat menarik investasi adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain pembangunan, skema ini juga diterapkan dalam kegiatan preservasi yang saat ini dalam tahap uji coba," kata Wempi di acara Konferensi Nasional Teknik Jalan (KNTJ) Ke-10, di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (5/11). 

Wempi mengatakan, tema  Konferensi Nasional Teknik Jalan (KNTJ) Ke-10, mengenai teknologi 4.0 yang diangkat pada hari ini diharapkan menjadi sarana untuk mengenali tantangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan konstruksi.  Sejalan dengan keinginan Pemerintah dalam merealisasikan Kebijakan Industri 4.0 yang telah dicanangkan.

"Pemanfaatan teknologi tersebut harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekadar mengikuti kecenderungan sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru harus ada SDM yang handal dibaliknya," katanya. 

Diakui Wempi, untuk memenangkan kompetisi global, kebijakan di sektor konstruksi nasional harus diarahkan untuk menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Building Information Modeling (BIM) atau teknologi konstruksi yang berbasis industri 4.0.

"Dalam penerapan BIM, database informasi dibuat dalam model 3D, yang digunakan untuk visualisasi setiap tahapan proyek dari perencanaan, desain dan konstruksi, sehingga terintegrasi dan secara nyata akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pada proses pembangunan infrastruktur. Teknologi ini diterapkan pada proyek jalan di Mandalika, NTB dan Jalur Pansela," ujarnya. 

Dalam penyediaan infrastruktur jalan tersebut, lanjut Wempi, diperlukan dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, baik jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia jasa, akademisi dan tentunya asosiasi profesi.