Jakarta, Gatra.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, Tim Ad Hoc dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2020 tidak akan menyelesaikan masalah.

"Tim Ad Hoc ini tidak lain dan bukan lain adalah praktek tambal sulam dari Gubernur DKI Anies Baswedan, ini tidak akan menyelesaikan masalah, kata Juru Bicara PSI, Rian Ernest saat konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Rian menuturkan, daripada membentuk Tim Ad Hoc, Anies disarankan segera membuka rincian anggaran ke publik. Menurutnya, Anies sebetulnya tidak perlu membentuk Tim Ad Hoc.

Namun, apabila tim itu benar-benar ada, PSI tetap akan mendesak Pemprov untuk mengunggah dokumen rencana APBD 2020.

"Seandainya saja ada pilihan lain, kami boleh menyarankan Gubernur Anies Baswedan dengan membuka dokumen sejak awal. Dibuka terbuka pada publik, sehingga bukan akses saja yang diberikan ke teman DPRD, tetapi juga seluruh warga DKI Jakarta yang mengkontribusikan pajaknya," ucapnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa pihaknya akan membuat Tim Ad Hoc untuk menindak oknum pegawai yang meng-input anggaran yang tidak wajar.

Ia memaparkan, beberapa komponen anggaran yang dinilai aneh adalah pengadaan lem aibon yang sebelumnya dicantumkan Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar.

Menurut Anies, Tim Ad Hoc itu diketuai oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Hukum.

"Itu adalah tim yang selalu memeriksa kalau ada tuduhan pelanggaran di ASN. Mereka yang akan melakukan pemeriksaan, tetapi namanya yang diperiksa nanti akan dapat dari Bappeda," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11).