Nusa Dua/Bali, Gatra.com - Wapres KH. Ma'ruf Amin mengingatkan tantangan bernegara ke depan akan makin kompleks. Arus informasi dan perubahan yang sangat cepat akan berdampak pada semakin meleknya warga negara akan hak-hak yang dimiliki, terutama pada hak sosial dan ekonominya. 

“Sangat mungkin, makna dan tafsiran hak sosial dan ekonomi semakin berkembang dan meluas. Yang sekarang belum kita sadari sebagai sebuah hak, bukan tidak mungkin itu akan menjadi hak yang dituntut oleh warga negara untuk dipenuhi oleh negara. Hukum dituntut harus siap dan sigap mengatasi tantangan tersebut,” kata Wapres pada Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi yang Ke-3 di Nusa Dua, Bali, Senin (4/11).

Wapres mengungkapkan, tugas dari para hadirin inilah untuk turut memikirkan hal itu, mengembangkan pemahaman konteks konstitusionalitas serta menyiapkan antisipasi hukumnya. 

“Saya meyakini, Pemerintah, Mahkamah Konstitusi, dan kita semua, dalam peran dan posisi masing-masing, memiliki perhatian yang sama akan hal tersebut," katanya.

Wapres  menyebut merupakan tanggung jawab negara untuk memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tidak hanya dalam bentuk obligation of result, akan tetapi sekaligus dalam bentuk obligation of conduct. 

Artinya, ketika negara merancang suatu kebijakan, maka harus sudah menimbang aspek konstitusionalitas dan aspek hasilnya; apakah dengan adanya kebijakan tersebut akan dapat secara optimal memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. 

"Saya meyakini bahwa konstitusi semua negara memerintahkan untuk adanya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial warga negaranya," tuturnya.

"Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi dapat diperkuat dan dipertegas," katanya.

Wapres mengungkapkan bahwa hal itu menjadi sangat penting dilakukan, karena saat ini dunia nyaris tanpa sekat-sekat. 

"Informasi amat mudah didapat. Perubahan dunia demikian cepat," katanya.

Wapres menjelaskan tantangan ke depan terbentang luar biasa hebat. Wapres pun meminta agar  hukum dituntut untuk lebih siap dan sigap. 

"Hukum harus ditegakkan dengan tegap. Ide dan gagasan besar di tengah perkembangan yang cepat sungguh dibutuhkan. Bukan untuk apa-apa, semuanya dilakukan hanya untuk menegaskan kembali tugas paling utama institusi negara, yakni melayani, melindungi, dan mensejahterakan rakyat," katanya.