Jakarta, Gatra.com - Pembahasan rancangan APBD DKI untuk tahun 2020 sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, pembahasan yang dilaksanakan Pemprov DKI bersama DPRD itu menuai sejumlah polemik.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, polemik tersebut muncul karena Pemprov tidak mau mengunggah dokumen rincian anggaran ke dalam situs apbd.jakarta.go.id. Apabila proses penganggaran dilakukan secara terbuka, Pemprov DKI tidak akan menjadi kambing hitam atas kejanggalan yang ditemukan.

"Kalau bicara hubungan sebab-akibat, kami yakin tidak akan ada polemik lem aibon. Tidak ada pejabat mundur kalau sejak awal, proses penganggaran [beberapa] dokumen sudah diunggah ke publik," kata juru bicara PSI, Rian Ernest saat konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Rian menambahkan, seharusnya Pemprov mengunggah dokumen anggaran bahkan sebelum disahkan. Tujuannya, supaya publik bisa melihat perkembangan dari proses perencanaan anggaran DKI. Meski tidak ada aturan yang mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengunggah dokumen tersebut. Rian mengatakan bahwa Pemprov tetap harus melakukannya jika mengacu pada asas transparansi atau keterbukaan pemerintah.

"Yang dipraktekan oleh Anies itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kami menjalankan fungsi kami sebagai mitra dari eksekutif Pemprov DKI. Yang kami lakukan hanya bersurat dan menyampaikan pandangan kami di hadapan publik. Harapannya ada perubahan," ujar Rian.

Pembahasan APBD DKI menjadi sorotan sejak munculnya anggaran dengan nilai yang tidak wajar. Setidaknya ada lima anggaran fantastis yang dipertanyakan DPRD DKI Jakarta, yakni anggaran influencer sebesar Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, dan pembelian komputer Rp121 miliar.

Selain itu, dua pejabat Pemprov mundur di tengah polemik pembahasan APBD yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi, dan Kepala Bappeda Sri Mahendra.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan, hal tersebut tidak akan mengganggu pembahasan anggaran. "Kalau terkait pembahasan, InsyaAllah tidak mengganggu, nanti akan ada Plt (Pelaksana Tugas)," ucap Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11).

Untuk posisi Kepala Bappeda yang sebelumnya dijabat Sri Mahendra, akan digantikan oleh Suhari sebagai Plt. Suharti sebelumnya bertugas dalam Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman. Sementara itu, posisi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI yang sebelumnya dijabat oleh Edy Junaedi belum ada penggantinya.

"Adapun Pak Edy, beliau belum pernah ketemu saya. Beliau hanya menyerahkan surat pengunduran diri, tetapi belum bertemu. Belum ada informasi lebih jauh," ucap Anies.