Home Politik Menag &Celana Cingkrang, Presiden PKS: Tak Usah Ditanggapi

Menag &Celana Cingkrang, Presiden PKS: Tak Usah Ditanggapi

Pekanbaru, Gatra.com--  Presiden Partai Keadilan Sejatera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, menanggapi dengan santai sejumlah pernyataan Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi. Menag berlatar militer itu beberapa kali mengeluarkan statement yang dinilai memojokkan umat Islam. Salah satu  yang paling disorot itu, adalah usulan pelarangan pemakaian  celana cingkrang dan cadar di lingkungan kantor pemerintah. Usulan tersebut sebagai cara untuk menindak para aparatur sipil negara, pegawai BUMN atau pegawai di lingkungan pemerintah lainnya yang terjangkit paham radikal.
 
Menurut Sohibul Iman, pihaknya bakal memberikan respon jika setiap pernyataan Menag diwujudkan dalam bentuk kebijakan. "Kalau itu baru selentingan, baru sebatas statement tak usah ditanggapi. Nanti kalau ada kebijakanya baru kami tanggapi," jelasnya singkat kepada Gatra.com di Pekanbaru, Sabtu (2/11). 
 
Sambung Sohibul, secara kelembagaan PKS tidak akan ambil pusing atas setiap statement yang terlontar dari Fachrul Razi. PKS saat ini lebih memilih mencurahkan perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya penting bagi  politik di Tanah Air, seperti revisi UU Pemilu maupun pemilukada serentak yang bakal digelar di 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, pada tahun 2020. "Kalau statement begitu mah biarin saja. Kecuali sudah menjadi kebijakan," tukasnya. 
 
Meski secara kelembagaan belum mengeluarkan statement terhadap kebijakan Menag. Lain halnya secara individual. Dari beberapa sumber yang Gatra.com pantau, sejumlah politisi PKS telah memberikan tanggapan terhadap usulan Menag. 
 
 Ahmad Fathul Bari, misalnya, politisi PKS itu beharap, agar Menteri Agama Fachrul Razi mengajak berbagai pihak untuk merumuskan kembali batasan dan makna radikalisme.
 
Dia menilai, dalam menangani radikalisme sebaiknya Menag tidak sebatas menyasar hal-hal yang bersifat simbolik. Sebab bila yang disasar bersifat simbolik, maka hal tersebut
berpotensi menimbulkan narasi kontraproduktif di kalangan masyarakat luas. "Menag perlu melihat penanganan radikalisme harus secara komprehensif dan holistik melihat berbagai aspek," katanya.
391