Banda Aceh, Gatra.com – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengadaan mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRA serta mobil dinas Sekretariat DPR Aceh sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Pengadaan mobil dinas untuk Ketua dan tiga Wakil Ketua serta mobil dinas Sekretariat DPRA sebesar Rp7,3 miliar, diantaranya satu unit mobil dinas Ketua Rp1.942.080.000, Wakil Ketua DPRA sebanyak tiga unit Rp4.616.640.000 (per unit senilai Rp 1,53 miliar) dan Sekwan satu unit sebesar Rp750 juta.

Koordinator MaTA, Alfian menyatakan, pengadaan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Aceh. 

“Mereka (dewan) hanya mempertontonkan kemewahan dalam menggunakan fasilitas dan ini bukan bagian "menjaga marwah".

“Itu bentuk kesewenang-wenangan dalam menggunakan anggaran daerah yang tidak berbasis pada kinerja legislatif selama ini,”ungkap Alfian di Banda Aceh, Jum’at (01/11).

Seharusnya, kata Alfian, pemerintah tidak perlu mempertontonkan "fasilitas mewah", tapi bagaimana kerja yang menjadi tuntutan publik hari ini menjadi utama, meski dibenarkan secara aturan tapi di tengah kondisi sosial rakyat Aceh dengan masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum dapat dituntaskan.

“Seharusnya, dewan lebih menyederhanakan terhadap fasilitas yang di gunakan. Dengan prinsip kesederhanaan, ekonomis dan efektif, fasilitas mewah mau dibudayakan oleh pemerintah kita,” katanya.

Menurut Alfian, tanggung jawab DPR Aceh terhadap rakyat Aceh yang telah memilih mereka lebih jauh penting, tapi mareka tidak menyadarinya.

"Sangat tidak elok hanya mampu menganggarkan anggaran fasilitas, sementara sosial masyarakat masih banyak masalah. Sangat populer kalau seadanya Ketua atau Wakil Ketua DPRA, ada yang mau menolak fasilitas mobil mewah dan itu menjadi salah satu ukuran dalam memberi rasa keadilan masyarakat Aceh," terang Alfian.

MaTA sendiri menolak secara tegas terhadap pengadaan mobil mewah tersebut dengan dasar sangat mencederai keadilan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan banyaknya pengangguran sekarang ini serta para konstituen yang telah memilih perlu mencatatnya.

“Fasilitas yang mewah bukan menjadi harapan publik, akan tetapi "ketidakwarasan" sedang terjadi dan ini perlu dihentikan segera,” katanya.