Jakarta, Gatra.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mau disebut jika pembaruan sistem e-budgeting baru direncanakan setelah pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI 2020 menuai sejumlah polemik. Menurut Anies, pembaruan sistem e-budgeting telah berproses sejak tahun 2018.

"Pembaruan sistem itu sudah dikerjakan selama satu tahun lebih, udah direncanakan, akan di launching akhir tahun ini. Karena kemarin ada hiruk pikuk, jadi saya sampaikan rencananya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11).

Anies mengatakan bahwa verifikasi dalam penyusunan anggaran tak bisa hanya mengandalkan manusia.

"Sistem seperti ini ada unsur manusianya, unsurnya ada yang mengerjakan dengan malas, ada yang  mengerjakan dengan tidak tertib, ada yang mengerjakan dengan niatnya tidak tahu untuk apa," ujar Anies.

Anies menambahkan, sistem yang baru nanti akan menggunakan teknologi yang dapat melindungi dan menguji informasi.

Namun, bukan berarti sistem yang baru nanti sama sekali tak mengandalkan manusia dalam proses verifikasi ataupun penyusunan secara detailnya. "Intinya gini, kalau yang sifatnya repetitif, mekanistik, itu bisa dilakukan pengujian oleh sistem, tapi yang sifatnya judgement itu harus dibangun artifisial Intelijen atau menggunakan manusia," tutur Anies.