_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Data beras menjadi polemik dari tahun ke tahun. Berbagai lembaga memiliki data pangannya masing-masing seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Bank Indonesia (BI), Departemen Pertanian AS (USDA) dan sebagainya. Meskipun telah disepakati BPS merupakan acuan utama, tetap saja ada pertentangan.
Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog), Budi Waseso menegaskan bahwa pihaknya menjadikan BPS sebagai satu-satunya acuan data.
"Data itu harus satu, BPS! Saya tetap pegang BPS. Sekarang saya tetap, saya tidak pakai data saya. Saya ikuti data BPS, imbangannya data BI," tegasnya dalam acara Ngopi BUMN, Jumat (1/11).
Buwas menjelaskan apabila data BPS menunjukkan suplai beras mencukupi, maka tidak perlu impor. Sebaliknya apabila stok beras masih kurang, maka impor beras harus dilakukan. "Saya bukan anti impor, tapi bilamana tidak perlu impor jangan impor," ujarnya.
"Data BPS mengatakan begini akibatnya ini, maka kita harus ikuti dong. Evaluasinya BPS harus ktia percaya dong," jelasnya.
Mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sempat mempertanyakan keabsahan data beras BPS lantaran hasil luas lahan padi berdasarkan citra satelit berbeda dengan hasil verifikasi lapangan.
"Kami sudah menyurati langsung menteri keuangan. Ada dua data yang selalu muncul, satu data pertanian, satu data mafia," bebernya dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Pertanian pada Jumat (25/10) silam.
Kemudian, Menteri Pertanian saat ini, Syahrul Yasin Limpo menjadikan pembenahan data pangan sebagai prioritas utamanya. Syahrul.telah mengunjungi BPS pada Selasa (1/11) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Ada perbedaan data yang telah dipublish (ATR/BPN) dengan prespektif Kementeriam Pertanian. Seperti diketahui data itu memang data dipublish (publikasi) tahun 2018 dengan subjek verifikasi di lapangan," jelas Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil pada Kamis (31/10).
Lanjut Sofyan, data luas lahan padi yang telah disepakati oleh ATR/BPN, Kementan, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan BPS akan diumumkan pada Desember mendatang.
