Beijing, Gatra.com - Partai Komunis Cina mengatakan, negaranya akan memastikan kemakmuran dan stabilitas Hongkong dan melindungi keamanan nasional dalam menghadapi kerusuhan yang terus terjadi. 

Dilansir Reuters, Kamis (31/10), Hongkong telah dikejutkan dengan banyaknya protes dengan kekerasan selama lima bulan terakhir. Hal itu mendorong pemerintah pusat Cina untuk mengeluarkan pernyataan tidak akan membiarkan kekacauan terus berlanjut.

Protes dimulai karena adanya RUU ekstradisi yang menjadikan lahirnya gerakan pro-demokrasi melawan upaya cengkeraman Cina terhadap kota itu. Para pengunjuk rasa menilai upaya Cina itu merusak kesepakatan satu negara dengan dua sistem, setelah dikembalikannya Hongkong ke Pemerintah Cina dari Pemerintahan Inggris. 

Terkait kerusuhan yang terjadi di Hongkong, Cina menyangkal ada campur tangan dari pihaknya. Bahkan Negara Tirai Bambu itu menuduh pemerintah asing, seperti Amerika Serikat dan Inggris sebagai dalang yang menimbulkan masalah.  

Beijing menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan sistem otonomi Hongkong dan Undang-Undang Dasar, atau konstitusi mini memandu hubungan Hongkong dengan Beijing.

"Kita harus secara ketat mengatur Wilayah Administratif Khusus Hongkong dan Wilayah Administratif Khusus Makau sesuai konstitusi dan hukum dasar, serta menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hongkong dan Makau," ujarnya. 

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tertutup selama empat hari dengan 370 pejabat tinggi Partai Komunis mengatakan, "satu negara, dua sistem" harus ditegakkan dan disempurnakan. 

"Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme penegakan untuk menjaga keamanan nasional di wilayah administrasi khusus," tambahnya lagi.

Bulan lalu pemimpin Hongkong Carrie Lam meminta kekuatan darurat era kolonial untuk melarang masker, yang telah banyak digunakan oleh para pemrotes untuk menyembunyikan identitas mereka.