Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi menilai bahwa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diberikan Pemprov DKI kurang mengakomodir peningkatan minat belajar siswa. Nawawi meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bantuan tersebut tidak diberlakukan bagi siswa mampu di sekolah negeri.

"Jadi pemberian gratis itu luar biasa, ternyata tidak serta merta meningkatkan semangat anak belajar. Ini kan harus ada evaluasi," kata Nawawi dalam rapat kerja bersama Disdik DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).

Selain itu, Nawawi juga meminta Disdik agar lebih cermat lagi dalam memberikan keringanan biaya sekolah siswa. Ia menyarankan, siswa mampu tetap membayar iuran bulanan sekolah.

"Saya sepakat dengan Mendagri kalau KJP [Kartu Jakarta Pintar] atau bebas SPP hanya untuk orang miskin. Orang kaya biarkan saja membayar meski di sekolah negeri," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik DKI, Syaefuloh Hidayat menerima usulan tersebut karena sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengutamakan kesetaraan sosial. Namun, kebijakan itu tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan masih dalam proses revisi.

"Oleh sebab itu kami sedang coba membahas usulan Perda. Salah satu usulannya adalah kita ingin menegakkan keadilan, bahwa yang miskin harus kita bantu, yang kaya menurut saya sudah siap untuk mandiri [dan] tidak perlu kita bantu, dimana pun sekolahnya," tuturnya.