Padang, Gatra.com  Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak serta-merta mudah diterima masyarakat di Tanah Air, termasuk salah satunya di Sumatra Barat (Sumbar). Alasannya, PSI dinilai menolak Peraturan Daerah (Perda) Syariah,  bahkan secara terang-terangan menolak praktik poligami.

Menanggapi  tanggapan negatif tersebut, Sekretaris Jenderal PSI, Rajajuli Antoni dengan tegas menyatakan bahwa PSI tidak pernah membenci Perda Syariah. Asalkan, perda tersebut  tidak deskriminatif terhadap masyarakat mana pun. Baik terkait perempuan maupun terhadap perlindungan.

Perlu diluruskan, PSI tidak pernah benci Perda Syariah. Saya ini mantan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan mantan Direktur Maarif Institut. Jadi tidak mungkinlah saya benci syariah atau agama sendiri, kata Rajajuli di Padang kepada Gatra.com media pekan lalu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sistem syariah justru sangat bagus diterapkan. Misalnya, terkait kebersihan ataupun go green. Kendati tidak benci Perda Syariah, pihaknya menolak syariat yang aksesnya buruk terhadap rakyatnya sendiri. Terutama yang tidak membawa manfaat untuk kebersihan dan kesehatan.

Jika disinggung dengan kelompok umat Islam yang memakai cadar atau celana jingkrang, bagi Rajajuli juga tidak ada larangan bahkan boleh-bolah saja. Sebab, setiap punya fashion  dan style masing-masing dalam menunjukkan kebebasan mengekspresikan jati diri atau dalam beragama.

Terkait banyaknya stigma negatif dari masyarakat terhadap PSI, menurutnya dikarenakan adanya isu-isu negatif yang dicitrakan lawan politik. Dalam dunia politik, ia juga menganggap wajar jika ada lawan politik menggunakan cara-cara buruk seperti itu untuk menjatuhkan nama PSI.

Sekali lagi saya tegaskan, saya Sekjen PSI mantan Ketua Umum Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Gak mungkin saya benci syariat Islam. Termasuk cadar atau celana cingkrang, asalkan tidak ada pemaksaan. Selama inikan isu-isu negatif PSI itu dari lawan politikm jadi wajarlah, tutup Sekjen PSI itu.