Jakarta, Gatra.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat sekitar 127 kasus untuk bidang pendidikan, baik dari pengaduan langsung maupun daring selama bulan Januari sampai Oktober 2019.

Kasus tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, anak-anak korban kebijakan sekitar 19 kasus dan anak korban kekerasan, kemudian kasus bullying 13 kasus. Kasus-kasus tersebut terjadi di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta 17 laporan, Jawa Tengah 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, dan Lampung 1 laporan.

Lalu Sumatera Utara 2 laporan, Jawa Timur 1 laporan, Banten 1 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Kepri (Batam) 1 laporan, dan Maluku 1 laporan. DKI Jakarta masih menempati jumlah pengaduan langsung terbesar yang mencapai sekitar lebih dari 50 % pengadu.

Kemudian yang kedua, mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, tercatat sebanyak 95 pengaduan dan 14 pengaduan (14,73%) yang di antaranya berasal dari DKI Jakarta.

KPAI mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk melanjutkan pembenahan pendidikan melalui pendekatan zonasi pendidikan.

"Sebetulnya yang harus diberi sistem zonasi itu bukan zonasi siswa saja, tapi juga melakukan zonasi pendidikan, kenapa seperti itu? Karena ini untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikannya. Mulai dari kurikulumnya, kualitas pengajarnya, pembangunan sekolah lebih diperbanyak, jangan cuma pembangunan infrastruktur tol saja, Pak Jokowi juga harus bangun sekolah-sekolah negeri, supaya zonasi pendidikan terbenahi," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu(30/10).

Ia mengharapkan, pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Pemerataan tersebut merupakan tugas Kemendikbud, khsusnya menata dan pemerataan guru, infrastruktur, sharing resource, dan integrasi pendidikan formal dan nonformal.

Reporter : SAR