Jakarta, Gatra.com - Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisir penggunaan APBD di daerah. Secara khusus, keduanya melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyimpangan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

"Tahun depan itu lebih kurang Rp800-an triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menemui Pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya juga menerima beberapa masukan yang diterima dari KPK terkait pengelolaan anggaran di Pemda. Harapan ke depan, pengelolaan anggaran pemda menjadi terarah dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. 

"Banyak masukan dari KPK dalam pembinaan dan pengawasan. Ada delapan elemen yang diintervensi atau diawasi, mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal lainnya. Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti, terutama masukan rencana aksi tahun 2020," tuturnya. 

Tito menegaskan, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah dalam rangka sinkronisasi. Selain itu, mengawasi agar tidak ada penyimpangan anggaran. Tidak hanya itu, sinkronisasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan program prioritas Presiden Joko Widodo.

"Saya ulangi di bulan Desember, kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan beberapa prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan," ujarnya. 

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan, akan berkoordinasi secara lebih lanjut dengan Kemendagri. 

"Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan bapak Presiden, yakni terkait infrastruktur, SDM, [dan] investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden. KPK juga akan memfokuskan ke area itu. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Mendagri," imbuh Alex.