Washington D.C., Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) meminta agar Turki mengakui pembunuhan massal atau genosida yang mereka lakukan terhadap orang-orang Armenia pada Perang Dunia I.

BBC melaporkan, masalah tersebut muncul pada saat hubungan bilateral AS yang memanas dengan Turki. Namun calon Presiden AS dari Demokrat, Joe Biden mengatakan hal itu disampaikan negaranya untuk menghormati ingatan para keluarga korban. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan pemilihan waktu melemparkan pernyataan itu sebagai aksi balas dendam atas serangan militernya di Suriah Utara.

DPR AS juga memberikan suara sangat besar untuk memanggil Presiden Donald Trump agar menjatuhkan sanksi pada Turki dan beberapa pejabatnya terkait serangan itu. Resolusi disahkan dengan jumlah suara mencapai 405.

Baca Juga: Penderitaan Masih Dirasakan Etnis Rohingya Hingga Kini

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi disebut bergabung dengan rekan-rekannya untuk mengenang salah satu kekejaman besar abad ke-20. Senada dengan itu, Ketua Komite Intelijen DPR, Adam Schiff, mengatakan dalam akun Twitternya bahwa pihaknya mengakui ada kejahatan genosida di Armenia.

"DPR baru saja memilih untuk mengakui Genosida Armenia. Ini adalah pemungutan suara yang saya perjuangkan selama 19 tahun ini. Ada puluhan ribu konstituen Armenia-Amerika telah menunggu puluhan tahun untuk melihat [hasilnya]. Kami tidak akan menjadi pihak untuk penyangkalan genosida. Kami tidak akan diam. Kami tidak akan pernah lupa," tulisnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menyebut pemungutan suara itu batal demi hukum, yang menghubungkannya dengan serangan militer Turki terhadap pejuang Kurdi di Suriah Utara yang dianggapnya sebagai aksi teroris. Pasukan Kurdi telah bersekutu dengan AS dalam memerangi kelompok ISIS.

Baca Juga: PBB: Etnis Rohingnya Hadapi Ancaman Genosida

"Mereka yang proyeknya frustrasi beralih ke resolusi kuno. Lingkarannya percaya bahwa mereka akan membalas dendam dengan cara salah ini. Keputusan memalukan dari mereka yang mengeksploitasi sejarah dalam politik adalah batal demi hukum untuk pemerintah dan rakyat kita," tulis Cavusoglu dalam akun Twitternya.

Turki menyangkal ada kampanye sistematis untuk membantai warga Armenia sebagai kelompok etnis selama Perang Dunia Pertama.

Sejarah mencatat, ada ratusan ribu warga Armenia tewas ketika Turki Utsmaniyah mendeportasi mereka secara massal dari Anatolia Timur ke padang pasir Suriah dan di tempat lainnya pada 1915-1916. Mereka dilaporkan terbunuh atau mati karena kelaparan atau penyakit.

Baca Juga: Korban Kasus Tanjung Priok Kerap Alami Mimpi Buruk Selama 35 Tahun

Jumlah total orang Armenia yang tewas masih diperdebatkan. Orang Armenia mengatakan 1,5 juta orang meninggal. Sementara Turki memperkirakan totalnya mencapai 300 ribu. Menurut Asosiasi Internasional Sarjana Genosida (IAGS), jumlah korban tewas lebih dari satu juta.

Polemik yang muncul selama bertahun-tahun ini adalah apakah kematian massal itu merupakan genosida dan sejauh mana pembunuhan itu diatur. Banyak sejarawan, pemerintah, dan orang-orang Armenia percaya bahwa mereka korban genosida. Tetapi sejumlah akademisi mempertanyakan hal ini.

Pejabat Turki mengakui bahwa ada unsur kekejaman dalam peristiwa itu tetapi berpendapat bahwa tidak ada upaya sistematis untuk menghancurkan orang-orang Kristen Armenia. Turki mengatakan banyak Muslim Turki yang tidak bersalah juga tewas dalam kekacauan perang kala itu.