Jakarta, Gatra.com - Menteri Agama, Jenderal (Purn) Fachrul Razi menolak anggapan bahwa upaya deradikalisasi membungkam perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi itu apa sih? Suara rakyat. Suara rakyat untuk apa? Bukan untuk memilih radikal!" tegasnya ketika berbincang dengan Gatra.com di Jakarta, Selasa (29/10).

Ia mempersilahkan masyarakat untuk memilih siapapun pemimpin yang terbaik bagi mereka. "Kalau ngomong khilafah, itu bukan demokrasi," ujarnya.

Dalam upayanya melakukan deradikalisasi, dia memastikan untuk tidak melakukan pelanggatan hak asasi seperti melakukan penangkapan tanpa proses hukum. 

Di sisi lain, Menag tidak menyetujui upaya mempertemukan ide antara penganut paham radikal dan moderat.

"Enggak perlu dipertemukan ide itu dalam sebuah diskusi. Ide-ide aneh itu dimentahkan di lapangan," ungkapnya. Menurutnya, kebanyakan penganut paham radikal sulit untuk menerima pandangan lain.

"Kata kuncinya tegak [khilafah] dilarang. Di negara lain di dunia dilarang, Indonesia apalagi," pungkasnya.