Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diminta untuk mengimplementasikan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Salah satu tugas dari Mendagri itu adalah melakukan Pembinaan Pembangunan, artinya ada dana yang cukup besar ditransfer ke daerah, itu harus tepat sasaran, di antaranya harus menyinkronkan antara visi-misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas masyarakat pembangunan lokal," ujarnya saat ditemui wartawan di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/10). 

Selain itu dia juga mengimbau jangan sampai ada aturan-aturan yang dapat menghambat investasi. Dengan bonus demografi yang sangat tinggi, lanjutnya, lapangan pekerjaan menjadi sangat penting. 

"Kalau seandainya mereka tidak mendapatkan lapangan kerja, anak-anak muda kita akan ada konflik, pelanggaran hukum, gangguan kriminalitas, kalau mereka dapat lapangan kerja otomatis gangguan-gangguan itu tidak terjadi," lanjutnya. 

Dengan demikian, dia berharap program pemerintah pusat dapat sejalan dengan Pemda. Tak hanya itu, pihaknya juga ingin memastikan, setiap dana yang dikeluarkan Pemerintah dapat diimplementasikan dalam program yang dapat berguna bagi masyarakat seperti apa yang menjadi pesan Jokowi. 

"Jadi yang ingin kita sampaikan kewenangan salah satu tugas dari Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberi pembinaan agar program di daerah sinkron dengan Pemerintah Pusat. Kita juga sisir, jangan sampai hanya 'sent' berarti jangan hanya buat program, tapi harus 'delivered' dirasakan oleh masyarakat," jelasnya. 

Tito mengungkapkan, salah satu indikatornya adalah banyaknya belanja modal yang digunakan. Meskipun begitu, dia mengimbau belanja modal juga perlu dipastikan dapat menyentuh masyarakat atau tidak.

"Cara melihatnya apakah lebih banyak belanja pegawai, barang, atau modal. Kalau belanja pegawai dan barang yang banyak, berarti itu lebih banyak kepentingan pegawainya, yang diterima dan digunakan masyarakat kecil. Sebaliknya, kalau belanja modalnya besar itu yang bagus, tapi kita harus lihat lagi belanja modal itu betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekadar pengadaan," pungkasnya.