Jakarta, Gatra.com - Indonesia tercatat sebagai negara dengan konsumsi energi terbesar ke-4 di dunia seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi energi listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang direncanakan selalu meleset dari target yang ada.

Ekonom senior Faisal Basri pun menyarankan PT PLN (Persero) untuk memiliki pakar ekonomi. Hal tersebut guna menyelaraskan peningkatan kapasitas listrik dengan capaian target pertumbuhan ekonomi.

"Kita lihat di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pertumbuhan ekonomi itu target 7 persen, tapi kenyataannya cuma 5 persen. Ini terjadi karena PLN tidak punya ekonom," jelas Faisal di Jakarta, Selasa (29/10).

Baca Juga: GIIAS Medan 2019 Fokus Tingkatkan Kendaraan Listrik

Dengan tingginya kebutuhan listrik Indonesia ke depan, PLN perlu menjaga tata kelola perusahaannya dengan baik. Alasannya, status PLN sebagai perusahaan milik negara rentan menjadi target kepentingan politik yang dapat menimbulkan kasus korupsi. Terutama ketika membahas terkait pengadaan proyek.

Diketahui, konsumsi energi per kapita di Indonesia masih sangat rendah. Konsumsi energi per kapita Indonesia tercatat di angka 29,1 Giga Joule per Kapita. Angka tersebut hanya 70 persen dari konsumsi energi Vietnam. Posisi Indonesia hanya lebih tinggi dari Filipina.

"Potensi kenaikan konsumsi energi itu lebih cepat di negara-negara yang basisnya lebih rendah. Ini belum bicara PLN listrik, dan lain-lain,, tapi masih perihal energi," ujar Faisal.

Baca Juga: Sektor Kelistrikan Rawan Tindakan Korupsi

Dadang Trisasongko selaku Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) menambahkan, pengawasan perlu dilakukan baik itu pada PLN maupun perusahaan swasta. Dadang menilai, sektor ketenagalistrikan sangat vital untuk diawasi.

"Pengawasan perlu dilakukan. Lalu, untuk PLN dan  Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) lainya perlu meningkatkan upaya dalam mencegah tindak korupsi di perusahaan mereka. Baik itu melakukan seleksi perusahaan multinasional, hingga membuat kebijakan korupsi untuk seluruh anak perusahaan masing-masing," ujar Dadang.