Jakarta, Gatra.com -- Pada Oktober ini masa jabatan Dirjen Pajak Robert Pakpahan akan segera demisioner. Pasalnya, Robert akan memasuki masa pensiun. Sehingga, dipastikan pada bulan November ada Dirjen Pajak baru. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kini Indonesia menghadapi gejala penuaan dini perpajakan yang merisaukan, yaitu kemandekan tren positif pasca-amnesti pajak sebagai buah perluasan basis pajak, peningkatan kesadaran, dan pembaruan komprehensif sistem perpajakan Indonesia. 

"Meski Kementerian Keuangan sudah berupaya sekuat tenaga, toh sergapan mentalitas status quo sulit dihindari. Hal ini tercermin dalam kinerja penerimaan pajak tahun ini yang cukup mengkhawatirkan," kata Yustinus ketika dihubungi Gatra.com, Senin (28/10). 

Menurutnya, pasca pertumbuhan yang bagus di 2018 karena membaiknya harga komoditas dan peningkatan kepatuhan perpajakan, akan tetapi tahun 2019 Indonesia mengalami pertumbuhan yang amat rendah di hampir seluruh sektor dominan dan seluruh jenis pajak. 

"Sisa-sisa harapan pasca amnesti pajak seolah tak berbekas dan justru menyisakan kegundahan. Jika tahun 2018 kita berhasil membukukan pertumbuhan 16%, semester I 2019 kita hanya dapat tumbuh 3,75%. Hingga akhir Juni 2019, realisasi penerimaan pajak baru 38,25% atau Rp 603,34 triliun dari target Rp 1.572,5 triliun. Industri pengolahan yang menyumbang 29,3 persen dari total penerimaan tumbuh negatif 2,6 persen, sektor perdagangan yang berkontribusi 20,8 persen hanya tumbuh 2,5 persen," ia menjelaskan. 

Maka sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum menjadi tujuan reformasi dan seluruh energi diarahkan bagi perbaikan yang menyeluruh. Lugasnya, bersama anggota DPR terpilih rancang bangun UU KUP yang visioner perlu segera dituntaskan sehingga pondasi kokoh dan arsitektur baru dapat segera dikenali dan dijadikan pedoman. "Ini sekaligus cara menjinakkan jargon kedaruratan yang merajalela. Sebagai turunan, revisi UU PPh dan UU PPN tak perlu dipaksakan dan secara terburu-buru diselesaikan dengan risiko akan compang camping dan sekadar tambal sulam," pungkasnya.